My Blog

Tulisan ini adalah sekelumit pengalaman saya mengikuti pelatihan di  "CENTER OF EXELLENCE STABILITY POLICE UNIT"  di VICENZA ITALIA

Pada awalnya setiap pelaksanaan operasi misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB selalu terbagi menjadi 2 (dua) satuan tugas yang terdiri dari Multinational Spezialized Unit (MSU) yang lebih dikenal sebagai penugasan militer dalam missi PBB dan Civilian Police
(UN CIVPOL), konsep tersebut masih dipertahankan oleh PBB sampai dengan
tahun 1990-an. Setelah beberapa misi perdamaian PBB mulai mengevaluasi
konsep tradisional tersebut karena dirasakan efektivitasnya mulai
berkurang dan tidak efisien, keadaan tersebut ditambah dengan adanya
fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap operasi misi perdamaian
selalu menghabiskan dana yang sangat besar.

Adanya perbedaan
tugas yang besar antara penugasan MSU (Militer dengan persenjataan
lengkap/berat) dan CIVPOL (polisi sipil yang tidak bersenjata/terkesan
lemah) yang terjadi justru membahayakan komunitas internasional dalam
rangka menciptakan kestabilan dan mengakhiri perang yang menyengsarakan
masyarakat, sebagai contoh pada saat missi perdamaian PBB di KOSOVO
pada tahun 2002 ada demostrasi besar – besaran untuk menuntut
kemerdekaan dari Serbia, pada saat chaos ternyata CIVPOL yang
ditugaskan PBB tidak bisa berbuat apa – apa, karena mereka tidak
mempunyai unit DALMAS dan tidak bersenjata, terpaksa ditugaskanlah MSU
(Militer) untuk menangani demonstrasi, tentunya konsep yang berbeda
antara Militer dan Polisi menyebabkan banyaknya jatuh korban para
demonstran, ini membawa perseden buruk PBB karena tidak menjunjung HAM
dengan menugaskan militer untuk menangani demonstrasi.

Atas peristiwa tersebut PBB memikirkan konsep baru, yaitu memperkuat CIVPOL menjadi Stability Police Unit (SPU), dalam bentuk Form Police Unit (FPU), Didalam
penugasan FPU selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip kebutuhan,
proposional dan akuntabilitas. Semua tindakan yang diambil oleh FPU
bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia, properti, kebebasan dan
martabat manusia.

FORM POLICE UNIT

FPU
merupakan pasukan taktis yang bersenjata lengkap yang terdiri dari
elemen pasukan pemukul, unit intelijen, penyidik, negosiator, logistik,
juru bahasa dan unit reaksi cepat yang terdiri dari 125 – 140 orang.
Peralatan dan kelengkapan yang dibawa oleh negara yang tergabung dalam
misi perdamaian diadakan oleh masing-masing negara peserta dan pada
pelaksanaannya berdasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara United
Nation (PBB) dan negara kontributor (PCC).

Dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya FPU harus mematuhi dan menghormati
resolusi Dewan Keamanan PBB, hak azasi manusia, norma –norma yang
berlaku, standar peradilan pidana dan undang-undang yang ada di negara
tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hak azasi manusia,
peradilan pidana dan aturan-aturan PBB. Perlu ditekankan bahwa anggota
FPU harus tunduk pada petunjuk/cara dalam penahanan, penggeledahan
(memasuki lokasi dan mencari barang bukti) dan penggunaan kekuatan,
peralatan dan senjata api yang telah disahkan oleh DPKO.

 

FPU dalam menjalankan tugasnya mempunyai misi eksekutif yang terdiri dari :

1. Perlindungan personil dan fasilitas PBB

FPU
harus membantu dalam melindungi personil dan fasilitas PBB dengan
mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan resposif terhadap ancaman
masa dan hubunganya dengan gangguan masyarakat.

2. Ketentuan keamanan yang mendukung terhadap badan penegak hukum nasional

FPU
wajib membantu badan hukum nasional sesuai dengan mandat misi. Sebagian
dari fungsinya FPU melaksanakan patroli gabungan dengan badan penegak
hukum nasional.

3. Capacity building

Dalam
hal ini FPU harus memberikan pelatihan dan petunjuk kepada mitra kerja
mereka sesuai dengan masalah-masalah DPKO yang berhubungan dengan
reformasi, restrukturisasi dan membentuk kembali badan penegak hukum.

Didalam pelaksanaan di lapangan FPU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Presidential security (Pengamanan Presiden)

2. Security sites (Pengamanan)

3. Anti robery (Anti Perampokan)

4. Crowd control (Penanganan Unjuk Rasa/DALMAS)

5. Patrol Checkpoint

6. VIP escort (Pengawalan VIP)

7. Camp security of FPUs camp (Pengamanan Lokasi di FPU Kamp)

8. Special operation (Operasi Khusus)

9. Weapon escort dan sebagainya (Pengamanan Senjata Api)

Center of Excellence Stability Police Unit (CoESPU)

Untuk mewujudkan stability police unit maka negara-negara yang tergabung di dalam G8 dalam Sea Island Summit Meeting
pada Bulan Juni 2004 mengambil inisiatif, yang dituangkan dalam Action
Plan and Global Peace Operation Initiative, untuk menyatukan persepsi
internasional tentang penggunaan SPU dan program pelatihan terpadu
melalui pembentukan Pusat Pelatihan Stability Police Unit atau Center of Excellence Stability Police Unit (CoESPU). Pembentukan CoESPU dipercayakan kepada Italian Carabinieri (semacam BRIMOB) yang dianggap cukup berhasil pada berbagai misi perdamaian PBB melalui keterlibatannya dalam MSU.

Center of Exellence for Stability Police Units (CoESPU) berada di Kota Vicenza, italy adalah
pusat pembelajaran dan pelatihan Operasi Perdamaian Dunia (Peace
Support Operation). CoESPU bertujuan meningkatkan kemampuan unit-unit
polisi sebagai penjaga stabilitas (stability police unit) di
daerah-daerah konflik dimana keberadaan Peace Support Operation
dibutuhkan. Italian
Carabinieri diberi mandat untuk mewujudkan CoESPU sebagai pusat
pelatihan dan standard doktrin bagi unit-unit polisi sipil yang akan
dikirim ke misi-misi perdamaian internasional.

Pelaksanaan
pelatihan polisi perdamaian ini adalah merupakan pelatihan pertama kali
yang di ikuti oleh Polri dengan melibatkan Pamen dan Perwira sebanyak
10 (sepuluh) orang, mulai dari tanggal 7 Mei – 24 Juni 2007 untuk
Middle management dan 24 Mei – 24 Juni 2007 untuk High Level
Management, Masing-masing peserta yang mengikuti program pelatihan baik High dan middle Level Management Course terdiri dari 9 negara : Cameroon, Indonesia, India, Jordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Serbia dan Senegal.

Setelah mengikuti pelatihan di CoESPU para peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang Peace Support Operation

2. Pengetahuan tentang Tactical Doktrine ( Doktrin Lapangan) di dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian PBB

3. Pengetahuan Hukum Humaniter

4. Pengetahuan Internatinal Law dan International Relationship

5. Pengantar Geopolitics and Peace Keeping

6. Pengenalan International Criminal Court dan International Court of Justice

7. Ketrampilan dan teknik mengatasi unjuk rasa (Crowd Control Techniques)

8. Ketrampilan menjinakkan api di dalam situasi unjuk rasa/demonstrasi

9. Ketrampilan menggunakan senjata api jenis Beretta FS 92/Italia

10. Ketrampilan dan teknik patroli tempur perkotaan di daerah krisis (Bricks)

11. Keterampilan First Aid di daerah operasi

 

UN Certification

Dalam
pelaksanaan kegiatan kursus, peserta dari Indonesia juga mengikuti UN
Certification yang diselenggarakan UN DPKO dengan materi sebagai
berikut: Test
Kemampuan Mengemudi, Test Menembak, Test Kemampuan Berbahasa Inggris.
Seluruh perwira dari kontingen Indonesia yang mengikuti Middle
Management dinyatakan lulus dan layak menerima sertifikasi dari UN
(PBB) dan dapat digunakan sebagai persyaratan utama untuk mengikuti
misi-misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB.

 

Kontingen FPU Indonesia

Sebagai wujud
peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dunia, maka Pemerintah
Indonesia melalui PTRI (Perwakilan tetap Republik Indonesia) di Markas
Besar PBB di New York, telah menunjuk Mabes Polri untuk menyiapkan
kontingen FPU pertamanya untuk bertugas di Dharfur, Sudan. Permasalahan
yang terjadi di negara ini adalah konflik SARA yang berkepanjangan di
wilayah barat Sudan Dharfur, di wilayah ini mayoritas adalah etnis
afrika, karena merasa kurang diperhatikan mereka melakukan
pemberontakan, permerintah Sudan yang mayoritas etnis Arab tidak mampu
menghadapi pemberontakan tersebut, lalu mereka membiayai milisia Arab
bernama JANJAWEED, yang terbukti melakukan genosida.

Mabes
Polri melalui Deops telah disiapkan 140 orang calon FPU dari Indonesia,
dengan pelatihan dipusatkan di Mako Korps Brimob, Kelapa dua. Komandan kontingen yang ditunjuk adalah Akbp JOHNY ASADOMA, Kapolres Binjai, Sumatra Utara. Penulis
sendiri berbekal pelatihan di COESPU, ditunjuk sebagai Wakil komandan
kontingen FPU, yang direncanakan berangkat pada bulan Desember 2007,
dengan lama penugasan satu tahun.